Text

Himpunan ketetapan MPRS dan MPR RI berdasarkan Ketetapan MRP RI nomor I/MPR/2003 pasal 2 dan pasal 4

— SEKRETARIAT JENDRAL MPR RI - Nama Orang;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai produk hukum yang mengatur hal-hal mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 hingga 2002, menjadi landasan dalam pengelompokan serta penentuan status hukum berbagai TAP MPRS dan TAP MPR. Pasal 2 dan Pasal 4 ketetapan tersebut mengatur bahwa hanya sebagian ketetapan yang masih berlaku, sementara sisanya dinyatakan tidak berlaku atau tidak lagi relevan. Penelitian ini membahas implikasi hukum dari pengelompokan tersebut terhadap sistem hukum nasional, termasuk peran TAP MPR yang masih berlaku sebagai norma hukum yang bersifat mengikat dalam kerangka hukum Indonesia. Pemahaman terhadap status hukum TAP MPR ini penting dalam menjamin kepastian hukum dan konsistensi peraturan perundang-undangan.

Ketersediaan

Informasi Detail